Rembang - Tahun ini,
STAI Al Anwar Sarang resmi mengadakan KKN perdana untuk mahasiswa angkatan
pertama di kampus tersebut. Sebanyak 90 peserta mengikuti kegiatan yang
berpusat di Pamotan Rembang, ada 8 desa di Pamotan yang digunakan untuk tempat
mengabdi para mahasiswa.
Menurut, M. Najib
Buchori, ketua prodi Ushuludin, KKN kali ini menggunakan sistem PAR
(Partisipatory Action Research), yaitu dengan ikut terjun langsung ke
masyarakat dan mencoba merasakan apa yang mereka rasakan. Dengan begitu, sejak
keberangkatan, para mahasiswa hanya dibekali metode pendekatan ke masyarakat
dan pelatihan sistem PAR tanpa penentuan program yang jelas nantinya. Program
kegiatan baru dibentuk setelah terjun KKN.
Dengan membawa misi
“Menumbuhkan dan membela prakarsa masyarakat” diharapkan para mahasiswa yang
telah dibekali pengalaman mengenai PAR mampu mengamati permasalahan masyarakat
dan membawa perubahan positif terhadap pokok permasalahan yang dihadapinya
nanti. Terlebih bisa mengembalikan kepercayaan diri serta kesadaran masyarakat
akan permasalahan yang sebenarnya ada di antara mereka. Baik mereka sadari atau
tidak.
Seperti Kelomok II KKN
STAI Al Anwar yang ditempatkan di daerah Bamban, kelompok yang beranggotakan 12
mahasiswa tersebut membeberkan hasil temuan mereka selama berada di desa
tersebut. Di desa yang adem ayem toto ati tentrem itu nampak
seperti desa yang terisolasi karena berada diujung perbatasan dengan sale dan
dikelilingi oleh hutan serta perkebunan. Ada empat permasalahan yang sedang
mereka prioritaskan untuk diselesaikan. Salah satunya adalah mengenai akses
jalan desa. Jalur akses ke Bamban yang panjangnya kurang lebih 3km dengan lebar
3m, terakhir kali dibangun pada tahun 2007. Dengan mencari data dan mencari
akar permasalahan, para mahasiswa ini mencoba menerapkan PAR.
Jalur akses Bamban
merupakan jalur poros desa yang menjadi tanggung jawab PU, dalam hal ini bagian
yang bertanggung jawab tentang jalan adalah Bina Marga. Sesuai dengan data yang
dirilis oleh DPU tetang SK Bupati No. 600/175/2007 tentang penetapan ruas jalan
kabupaten, PU bertanggung jawab terhadap jalur Bangunrejo-Pakis dengan panjang
jalan 6 km.
Sebenarnya, tahun 2015
sudah ada anggaran untuk jalur ini dan hamper dilaksanakan, namun
karena terjadi masalah internal di PU yang menjadikan seluruh proyek belum bisa
terlaksana. Meski pada tahun anggaran 2016 jalur tersebut kembali
dianggarkan sebesar Rp. 1.091.091.000. ada temuan lain yang mereka temukan.
1. Tahun ini terjadi peningkatan anggaran di
PU yang tadinya cuma 60 milyar menjadi 120 M, hal ini menjadikan PU sibuk dan
PR PU menjadi semakin banyak, pastinya ditambah lagi dengan proses lelang
tender yang memakan waktu lama. Untuk menentukan paket bangunan mana dulu yang
dilaksanakan mereka akan memprioritaskan melalui rapat internal.
Di
sini kelompok KKN tersebut mencoba meyakinkan bahwa jalur akses desa Bamban
harus didahulukan. Takutnya, Bamban belum bisa teraksana tahun ini lagi dan
anggaran kembali ke kas Negara. Demi merealisasikan harapan tersebut mereka
melakukan
- Kunjungan langsung ke mandor jalan bagian
Gunem dan Pamotan, Bapak Rumaji usaha ini langsung mendapat respon positif, 3
hari kemudian diadakan survey serta laporan resmi ke DPU.
- Mengunjungi kantor DPU Rembang dan bertemu
serta mencoba meyakinkan langsung Bapak Plt Bina Marga, Bapak Sigit.
- Mengajukan proposal resmi kepada DPU
Rembang dan Ketua DPRD, dan diantaranya lagi menyampaikan aspirasi langsung di
Musrembangcam.
2. Permasalahan belum cukup sampai di sini,
ternayata, sebagaimana sumber yang mereka dapat dari DPU, bahwa uang
sebesar 1 M jika dikalkulasikan menjadi proyek aspal, hanya cukup
memperbaiki 1 KM jalur hotmik atau 700 M Beton. Angka ini sangat sedikit jika
dibandingkan dengna jalan bamban yang jalurnya kurang lebih 3 km. Maka kelompok
ini bertindak dengan cara :
- Mengajukan Anggaran di Musrembang Cam dan
menyampaikan langsung kepada DPR – DPR dapil setempat.
- Mengajukan proposal pengagngaran kembali
perbaikan jalan poros desa, sebesar 2 M kepada DPU
- Mengajukan proposal pengangaran kembali
perbaikan jalan poros desa, sebesar 2 M kepada Ketua DPRD.
Begitulah kurang lebih
sistem KKN yang diterapkan dengan mengajak mahasiswa untuk mengabdi sekaligus
menjadi seorang peneliti.
Meski mereka memiliki
misi penyelesaian problem yang akan diatasi, namun dalam pendekatan mereka juga
mengadakan berbagai kegiatan dan event - hal ini juga
dilakukan oleh semua kelompok KKN- seperti mengajar ubudiyah dan
pengajian di mushola-mushola, mengaktifkan kegiatan belajar kelompok untuk para
pelajar setempat. Mengadakan kegiatan cinta lingkungan dan sehat serta
kegiatan-kegiatan lain yang dapat menumbuhkan prakarsa masyarakat.
0 comments:
Post a Comment